Berita

Unsur terpenting dalam mediasi adalah kehadiran seorang mediator. Mengacu Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016, mediator adalah hakim atau pihak lain yang bersertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak.

Fahmi Shahab selaku Direktur Eksekutif Pusat Mediasi Nasional (PMN) mengatakan organisasi yang dipimpinnya butuh kolaborasi bermanfaat bagi sektor bisnis, masyarakat, hingga pemerintah. Oleh karena itu, PMN menggandeng Hukumonline dalam memperluas akses masyarakat umum dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi.

“Banyak peluang kerja sama dari kesepakatan bersama Hukumonline, baik untuk kebutuhan organisasi kita maupun untuk Indonesia,” ujar Fahmi saat berkunjung ke kantor Hukumonline, Rabu (17/7/2024).

Adanya kolaborasi berarti juga saling memberikan dukungan satu sama lain. Kolaborasi ini juga menyinggung aspek riset bersama. Fahmi melihat Hukumonline punya sumber daya dan kemampuan yang mumpuni di bidang riset tersebut. “Karena di PMN kami belum pernah melakukan riset dan hanya berfokus pada penanganan kasus saja, maka Hukumonline adalah partner yang tepat karena sumber dayanya,” ujarnya melanjutkan.

Fahmi menilai Hukumonline sangat eksis di kalangan industri hukum. Jejaring yang dimiliki oleh Hukumonline dianggap mampu mempengaruhi persepsi masyarakat. “Kolaborasi ini menghasilkan kinerja maskimal bagi kedua belah pihak, khususnya bagi masyarakat yang mencari penyelesaian secara efisien,” ungkapnya.

Ia berharap kemajuan saat ini yang sedang dijalankan PMN dapat lebih tercapai dengan adanya kerja sama bersama Hukumoline. Dampak dari kolaboarsi ini nantinya akan dirasakan langsung oleh masyarakat serta stakeholder perusahaan yang lebih luas.

Meski kini penggunaan jalur penyelesaian sengketa dengan jalur mediasi telah banyak dilakukan, improvisasi dan peningkatan pelayanan masih terus menjadi pekerjaan rumah bagi PMN.

Chief Operating Officer Hukumonline Ramos Pandia menilai kerjasama antara PMN dan Hukumonline sebagai kerja sama strategis. Ini karena keduanya sama-sama mendorong instrumen mediasi dan peran mediator yang lebih maksimal di masa yang akan datang.

Proses mediasi yang lebih banyak dipilih oleh para pihak secara serius alih-alih hanya formalitas akan membuat semakin banyak lahir mediator berkualitas. Dampak yang diharapkan ke depan adalah penurunan jumlah kasus di semua tingkat pengadilan mulai dari tingkat pertama hingga kasasi di Mahkamah Agung.

“Hukumonline bersama PMN ingin mendorong masyarakat, korporasi, pelaku bisnis, hingga pemerintah untuk semakin mengerti proses dan manfaat dari mediasi. Sehingga ini bisa menjadi pilihan dan langkah efisien bagi para pihak,” ujar Ramos.

Ramos menambahkan, mediasi saat ini masih belum dikenal banyak orang. Padahal regulasi yang ada telah memberi syarat bahwa proses mediasi harus dilakukan sebelum melanjutkan sengketa di pengadilan. Oleh karena itu, perlu lebih banyak pengenalan lewat edukasi yang salah satunya lewat riset.

Ramos melihat tingkat kesuksesan mediasi di Asia Tenggara maupun di Asia masih terbilang kecil. Riset yang memadai akan memberi cara sukses dalam mendorong penggunaan mediasi, sekaligus mengampanyekan penggunaan mediasi lebih luas lagi.

Saat ini dari keseluruhan mediator yang ada di Indonesia, sebanyak 80% bersertifikat PMN. Tercatat pula sebanyak 65% mediator berlatar belakang pendidikan hukum. Selain itu, setidaknya ada 35 orang mediator dari Timor Leste yang bersertifikat PMN.